"Kerja Keras, Cerdas, Gotong-Royong"

1 year ago admin

Bengkulu Membangun Poros Maritim

Wakil Gubernur Bengkulu Dr Rohidin Mersyah, MMA dalam sambutannya pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemaritiman dan Serah Terima Mahasiswa KKN Tematik Posdaya Berbasis Masjid IAIN Bengkulu Angkatan IV Tahun 2016 di Auditorium Kampus Institut Agama islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada 26 Mei 2016 lalu, memaparkan, dalam membangun potensi kemaritiman di Provinsi Bengkulu, maka kebijakan awal Pemerintah Provinsi Bengkulu kita ingin benahi dulu SDMnya. Dalam konteks pemerintahan harus dibenahi dulu birokrasinya, harus diciptakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang profesional. Kalau ini tidak berhasil lewat lah poros maritim itu, kebijakan infrastruktur pasti gagal apalagi kalau mau memberdayakan ekonomi rakyat. Maka awal kebijakan kita, kita bangun dulu pakta integritasnya.

Nggak boleh korup, nggak boleh narkoba, ini memang sifatnya moral. Spiritnya harus dibangun agar percaya diri, kekuatan mentalnya terbangun baru kita bisa hebat,” ujarnya.

Bengkulu ini kalau dibandingkan luas wilayahnya dengan provinsi lain tidak besar, penduduknya paling sedikit. Luas wilayahnya cuma 20 ribu KM2, dengan jumlah penduduk 1,9 juta jiwa lebih, APBDnya cuma Rp 2,4 triliun untuk sembilan kabupaten dan satu kota, hampir sama dengan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, kecil sekali.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu menurutnya, di atas rata-rata nasional, walaupun dengan berbagai macam problem yang  kita hadapi. “Namun saya analisa, ada yang aneh pertumbuhan ekonomi ini. Dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, saya bilang penurunan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, pengangguran di atas rata-rata nasional. Ini terjadi karena pengalokasian APBDnya yang tidak beres,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rohidin mengatakan, “Indonesia sudah mendeklarasikan melalui Nawacitanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beliau mengatakan Indonesia akan dibangun poros maritim internasional. Kita pernah berjaya di situ, Bengkulu lah yang pertama dari 34 provinsi melaksanakan program tersebut.”

Hal ini, sebut dia, menyangkut kebijakan nasional, pihaknya membuat dulu kerangkanya. Ia mengatakan, melihat tata ruang nasional ternyata menempatkan Bengkulu itu statusnya hanya kawasan penyangga bagi Provinsi Lampung, Jambi, Sumbar dan Sumatera Selatan. Dengan status penyangga maka program-program strategis nasional yang sudah pasti tidak masuk Bengkulu, bukan soal gubernurnya.


0 Comments

Leave a Reply