"Kerja Keras, Cerdas, Gotong-Royong"

8 month ago admin

Pembangunan Koperasi Pro Rakyat

Semua pembangunan nasional ini betul-betul harus berpihak kepada yang kecil-kecil, kepada pro rakyat, kepada ekonomi rakyat. Terutama di sini adalah koperasi, kelompok-kelompok dalam koperasi. Kalau diserahkan kepada pengusaha-pengusaha besar saja, mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan ekonomi menimbulkan kesenjangan.

Hal ini dikemukakan Ketua Yayasan Damandiri Subiakto Tjakrawerdaja pada acara Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemaritiman dan Serah Terima Mahasiswa KKN Tematik Posdaya Berbasis Masjid IAIN Bengkulu Angkatan IV Tahun 2016 di Auditorium Kampus Institut Agama islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada 26 Mei 2016 lalu.

Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemaritiman dan Serah Terima Mahasiswa KKN Tematik Posdaya Berbasis Masjid IAIN Bengkulu Angkatan IV Tahun 2016.

“Dan pada suatu saat akan menjadi bumerang bagi pembangunan ekonomi sendiri karena akan terjadi suatu keresahan sosial yang sangat berbahaya bagi kelanjutan pembangunan,” kata Subiakto.

Hadir pada acara tersebut Ketua Yayasan Damandiri Subiakto Tjakrawerdaja, Kepala Bagian Pengembangan Program Yayasan Damandiri Dr Mazwar Noerdin, Wakil Gubernur Bengkulu Dr Rohidin Mersyah, MMA, Rektor IAIN Bengkulu Prof Dr H Sirajuddin, M. MAg, MH, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa, Pimpinan Perguruan Tinggi, Para Dekan dan Mahasiswa peserta KKN IAIN Bengkulu.

Menteri Koperasi dan UKM era Presiden Soeharto ini menjelaskan, potensi maritim ini tanpa ada pendekatan kelembagaan, memberikan keberpihakan kepada usaha-usaha kecil dan mikro untuk mengolah, mereka mungkin saja berhasil tetapi itu akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan yang luar biasa.

Menurut dia, itu sangat berbahaya buat keutuhan bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Ini yang sangat penting dan kenapa saya memberikan tekanan khusus. Karena banyak berbagai seminar-seminar lupa memberikan tekanan pada masalah kelembagaan.

Subiakto berharap kepada pemerintah provinsi agar betul-betul potensi maritim ini dibangun, berilah kesempatan seluas-luasnya kepada usaha-usaha kecil dan pengusaha-pengusaha mikro untuk ikut serta dalam pembangunan.

“Ini memang yang ditekankan oleh Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan demokrasi ekonomi kita, bahwa rakyat harus ikut serta dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Subikato menambahkan, bukan hanya ikut serta dalam proses pembangunan nasional tetapi juga menikmati hasil dari pembangunan itu. Karena tujuan cita-cita kemerdekaan kita adalah kesejahteraan, kemakmuran dari seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang perorang. Itu kata Bung Hatta dan juga apa yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33.

Subiaktoi dulu termasuk salah satu yang banyak mengembangkan perkebunan-perkebunan kelapa sawit. “Ada yang kita kenal dengan inti plasma, tapi saya dengar sekarang plasmanya sudah diambil sama intinya. Namun, saya dengar hampir sebagian mungkin lebih dari perkebunan kelapa sawit kita sudah dikuasai Malaysia, sungguh menyedihkan,” tuturnya.

Mantan Menteri Koperasi ini pun pernah ikut membangun di Lampung, pusat peternakan udang terbesar di Asia, tapi setelah reformasi dikuasai asing. Menurut dia, sebetulnya plasmanya itu rakyat. Pada waktu itu ia termasuk ikut memperjuangkan tapi tidak berhasil.

“Harusnya itu dimiliki oleh koperasi. Kalau manajemennya tidak bagus panggil orang asing, pemiliknya adalah tetap rakyat atau pelaku plasma itu. Kalau masalahnya hanya manajemen, orang asing boleh,” ujar pria kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, 30 Juli 1944.

Pak Hatta tahun 1945 dalam pidatonya mengatakan, silakan orang asing datang untuk manajemennya tetapi pemiliknya rakyat Indonesia, harus begitu semangat kita, pemimpin kita saat ini.

Dan itu, kata Subiakto, sangat mungkin, antara kemampuan politik dari kita semua karena kita ingin berdaulat, ingin berdikari. Ia belum melihat langkah-langkah yang drastis untuk itu, justru sekarang banyak yang kemudian dikuasai oleh asing. Ia ingin memberikan dimensi dari seminar maritim ini dari aspek kepemilikan, kelembagaan, ekonomi kelembagaan.

Menurutnya, semua potensi sumber daya alam kita kalau perlu kalau sudah ada yang dikuasai pihak-pihak asing kalau perlu dibeli. Tapi kalau belum, berilah kesempatan kepada pengusaha-pengusaha kecil, mahasiswa-mahasiswa di sini nanti setelah lulus menjadi pengusaha, kasih prioritas untuk membangun. Harus ada semangat begitu kalau tidak omong kosong saja kita mau berdikari.

Subiakto menegaskan, “Jadi kita bersama-sama khususnya pemerintah harus berani mengambil keputusan politik. Dan semua pihak stakeholder di bidang ekonomi harus begitu terutama perbankan dan juga dinas-dinas. Kalau tanpa ada komitmen, keberpihakan tidak mungkin apa yang saya gambarkan bisa terwujud. Mudah-mudahan dengan seminar ini menjadi momentum kita bersama untuk kembali membangun ekonomi nasional kita yang begitu besar potensinya, yang betul-betul dimiliki oleh bangsa kita sendiri.”

Yayasan Damandiri, kata Subiakto, mencoba membentuk 12 koperasi untuk menyalurkan kredit pada Posdaya-Posdaya, ibu-ibu di desa-desa maksimum Rp 2 juta tanpa agunan. Kalau menurut data OJK, rakyat kita yang tersentuh oleh perbankan hanya 20%, yang 80% yang menyentuh lintah darat, rentenir. Saya mencoba menyalurkan kredit maksimum Rp 2 juta, karena ibu-ibu kalau mau usaha jualan kripik, jualan gado-gado mungkin cuma butuh Rp 500 ribu – Rp 1 juta. Sekarang sudah hampir ratusan miliar dan tidak nunggak, tunggakannya kecil sekali, tidak sampai 2%.

Lebih lanjut, Subiakto berpesan, mahasiswa yang melakukan KKN Tematik Posdaya yang datang ke desa-desa harus mengecek apakah masyarakat desa itu sudah tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan. Kalau tidak tersentuh lapor Pak Gubernur bagaimana caranya dari APBD, bisa melalui koperasi-koperasi yang ada di sini menyentuh mereka. “Kalau ingin mencoba skema itu saya siap membantu. Seperti beberapa koperasi yang sudah berjalan di berbagai tempat, bahwa koperasi mampu menjangkau mereka. Saya yakin juga masyarakat Bengkulu, keluarga-keluarga miskin itu juga masih punya kredibilitas yang tinggi untuk menjadi pengusaha kecil,” katanya.

Oleh karena itu, Subiakto juga berharap, KKN Tematik Posdaya berbasis Masjid yang dilakukan oleh mahasiswa juga harus bisa menyentuh masyarakat agar menjadikan masjid supaya ramai, menjadi pusat-pusat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya dijadikan ritual saja.

 


0 Comments

Leave a Reply