"Kerja Keras, Cerdas, Gotong-Royong"

8 month ago Mobile reviews admin

Menggerakkan Kembali Partisipasi Demi Keluarga Miskin Hidup Sejahtera

Semakin banyak mitra menginginkan agar Damandiri semakin lebih banyak berperan dalam ikut menangani masalah kemiskinan, disamping terus mendorong KKN Temati Posdaya, Yayasan Damandiri  juga melakukan pendidikan latihan.

“Kita fokus kesana membantu latihan bagi keluarga miskin untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif. Setelah itu mereka bisa mengakses pihak-pihak perbankan  sebagai lembaga keuangan  supaya mendapatkan modal yang relatif mudah dan murah,” kata Dr Subiakto Tjakrawerdaja dari Yayasan Damandiri usai memberikan paparan dan penandatangan kerjasama antara Yayasan Damandiri dengan Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) dan Unisnu dengan Pemkab Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara, Jumat (12/2) lalu.

Hadir pada kegiatan penandatanganan naskah kerja sama kesepahaman (MoU) ini antara lain, Bupati Jepara KH Ahmad Marzuqi, SE dan Rektor Unisnu Prof Dr H Muhtarom, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (Yaptinu) Jepara, KH Ali Irfan Muhtar, BA, Ketua  LPPM Unisnu Purwo Adi Wibowo, SE, MSi, Ketua KKN LPPM Unisnu Jepara Ir  Adi Sutjipto MKom, serta camat dan para kepala desa.

Lebih lanjut dalam paparannya, Dr Subiakto Tjakrawerdaja mengatakan Unisnu mengharapkan agar Yayasan Damandiri lebih banyak berperan dalam ikut menangani masalah kemiskinan. Selama ini Yayasan Damandiri telah melakukannya hal seperti itu.

Disamping terus mendorong KKN Tematik Posdaya, Yayasan Damandiri  juga melakukan pendidikan latihan. Pelatihan diberikan bagi keluarga miskin untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif. Setelah itu mereka bisa mengakses pihak-pihak perbankan  sebagai lembaga keuangan  supaya mendapatkan modal yang relatif mudah dan murah, walaupun kendalanya banyak karena perbankan itu pakai kriteria, memang tidak mudah. Namun, Yayasan Damandiri  akan terus melakukan upaya memfasilitasi mereka setelah dididik dan dilatih untuk bisa mengakses sumber-sumber permodalan.

“Untuk itu saya menghimbau pemerintah daerah kalau ada dana APBD untuk penanggulangan kemiskinan maka dapat disinergikan dengan pemerintah daerah agar dana-dana yang relatif murah itu dapat disalurkan kepada keluarga miskin yang sudah mendapat pendidikan dan latihan,” tuturnya.

Berbicara masalah pasar memang itu merupakan masalah utama, sementara  modal nomer dua. Pasar itu artinya setelah membuat produk  laku jual. Konsep  program Damandiri adalah memperkuat  mereka agar membentuk dan memperkuat warung-warung Posdaya  sehingga Posdaya bisa menjadi outlet untuk menjual produk-produk Posdaya yang dihasilkan keluaraga miskin tersebut.

“Warung-warung terus diperkuat dan dibeberapa daerah telah membuat model, yaitu membentuk Sentra Kulakan Posdaya (Senkudaya). Tugas dari Senkudaya adalah memperkuat  warung-warung Posdaya. Tetapi untuk membuat satu Senkudaya modalnya tidak kurang dari Rp 1 milyar. Dan inilah yang akan kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah dan pihak lain,” katanya.

“Misal di Jepara ingin membuat Senkudaya, oke nanti kita bicarakan dengan Pak Bupati. Kemudian kita tanya Pak Bupati punya gedung tidak? Kalau ada gedungnya dari Pak Bupati, kemudian modalnya dari kita. Maka Sentra Kulakan tersebut bisa dibentuk di Jepara. Tapi, ini bukan program nasional, terlalu berat,” tukas mantan Menteri Koperasi ini.

Lebih lanjut Subiakto mengatakan, pertanyaannya, apakah bisa dilakukan secara besar-besaran? Bisa. Tetapi yang mengerjakan pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah adalah Bulog. Bulog  itu mestinya menjadi pasarnya keluarga miskin. Tidak mungkin Yayasan Damandiri menyelesaikan karena ini pekerjaan besar, masih puluhan juta rakyat yang miskin.

“Rakyat miskin adalah merupakan pasar dan modal. Kalau ada modalnya, ada pasarnya semua akan selesai.  Untuk menangani itu pemerintahnya itu ada alasannya, yaitu  kalau pasar itu Bulog kalau modal itu BRI. Mestinya Bulog dan BRI ditugasi itu,” tegasnya.

Pada paparannya Dr Subiakto Tjakrawerdaya juga mengungkapkan, kini telah disepakati kembali adanya satu target baru yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDGs, 15 tahun mendatang kemiskinan harus nol.

Menurutnya, ini menjadi tugas berat bersama, terutama daerah lain yang angka kemiskinananya masih di atas 10% atau 15%.  Yang lebih memprihatinkan adalah angka kesenjangan  antara orang kaya dan orang miskin bertambah melebar. Kondisi kesenjangan Indonesia merupakan yang terjelek di Asia.

“Inilah tantangan kita yang harus diselesaikan tidak terlampau lama. Untuk itu, sasaran  strategis kita bersama adalah  bagaimana mensejahterakan dan memandirikan mereka,” katanya.

Keluarga miskin itu, jelas Dr Subiakto, adalah tangan di bawah. “Harapan kita adalah  tidak selamanya tangan mereka di bawah tetapi lebih mulia tangan di atas,” tandasnya.

Ini hanya mungkin kalau keluaraga miskin ini  tidak saja sejahtera tetapi mandiri. Untuk itu Prof Haryono dan kawan-kawan di Yayasan Damandiri 10 tahun yang lalu  menggagas  Pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Pemikiran Pos Pemberdayaan keluarga yang pertama, program-program pemerintah yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang besar dan belum pernah terjadi dalam sejarah  RI anggaran untuk kemiskinan yang begitu besar baik melalui APBN maupun APBD.

Namun nampaknya  program dan  anggaran yang begitu besar efektifitasnya tidak terlampau besar. Artinya, jumlah keluarga miskin berkurangnya sangat lambat. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan angka kemiskinan naik kembali. Dengan anggaran yang begitu besar, tetapi kemiskinan bertambah. “Ini perlu  dicari masalahnya  dan apa yang menyebabkan,” ujarnya.

“Menurut kami, yang menjadi masalahnya adalah  partisipasi dari masyarakat terutama keluarga miskin ini rendah. Ahli matematik mengatakan bahwa berapa pun jumlah bilangan kalau dikalikan dengan kosong hasilnya kosong. Tetapi dikalikan satu saja bilangan itu akan menjadi berarti,” kata Subiakto.

Ditambahkan, anggaran yang begitu besar dari pemerintah baik pusat maupun daerah akhirnya tidak memberikan efek yang besar karena partisipasi masyarakat itu kurang. Oleh karena itu partisipasi ini harus digerakkan kembali, terutama partisipasi keluarga-keluarga miskin.

Partisipasi ada dua unsur utama, yaitu kerja keras. Dalam suasana global tidak cukup hanya keras tetapi juga harus kerja cerdas. “Kerja cerdas itu bukan berarti keluarga miskin harus ada di univeritas tetapi  bagaimana kita ajarkan mereka untuk berpikir dan berlaku kreatif dan inovatif. Selain mengembangkan potensi lokal menjadi  kegiatan yang produktif,” katanya.

“Unsur kedua, yang sangat penting, bagaimana membangkitkan kembali semangat gotong royong, semangat kebersamaan keluarga di pedesaan.  Gotong Royong adalah semangat keniscayaan. Dengan semangat gotong royong keluarga di pedesaan keluarga miskin bisa bekerjasama  mengentaskan mereka dari kemiskinan  untuk kesejahteraannya,” lanjut Dr Subikato.

Dalam suasana global ada keniscayaan  tidak mungkin mereka bisa berkembang  secara sendiri-sendiri.  Dalam menghadapi globalisasi perusahaan besar saja melakukan kerjasama. Oleh karena itu keluarga miskin  di pedesaan yang mengembangkan  usahanya menjadi ekonomi keluarga kecil mikro harus kerjasama dengan semangat gotong royong.

“Oleh karena itu kami menggagas kelompok Posadaya sebagai wadah  dari masyarakat.  Pembentukan kelompok itu suatu keniscayaan  menghadapi globalisasi atau menghadapi tantangan kemiskinan.  Posdaya adalah suatu upaya secara kelembagaan  untuk menghadapi berbagai tantangan,” tuturnya.

Pembentukan Posdaya tidak harus membentuk organisasi yang baru tetapi berusaha agar organisasi yang sudah ada dirangkul. Posdaya lebih  meningkatkan eksistensi dari lembaga yang ada. Fungsinya kordinatif untuk agar semua  lembaga yang ada dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu hidup dan berkembang.  Kalau di sana sudah ada Posyandu, bagaimana upaya agar Posyandu itu berfungsi dengan baik.  Kalau sudah ada PAUD, bagaimana dikembangkan lebih baik lagi  sehingga anak-ana usia dini bisa sekolah. Jangan sampai anak-anak seharusnya sekolah tidak sekolah. Ini tugas dari Posdaya.

Kalau masih ada yang gizi buruk untuk selanjutnya tidak ada lagi. Kalau sudah PKK silahkan kembangkan apa lagi kalau fungsinya mirip dengan Posdaya. Supaya bisa mencapai kemandirian harus dikembangkan menjadi ekonomi keluarga. Kelompok-kelompok Posdaya ini disamping bidang pendidikan dan kesehatan  dan ekonomi  menggerakan keluarga kecil bisa memulai  berusaha dengan kegiataan yang produktif.

“Kami dari Yayasan Damandiri bisa menyediakan dana untuk memulai usaha mereka,” kata Dr Subiakto. Mungkin mereka memerlukan modal Rp 500 ribu atau Rp 1 juta, yang penting persyaratannya tidak sulit. Yayasan Damandiri bekerjasama dengan pihak perbankan  untuk menyiapkan dana di Jawa Tengah bekerjasama dengan Bank Jateng.

Pada kesempatan tersebut, Dr Subiakto menegaskan, Yayasan Damandiri sampai sekarang berjalan dengan baik dan mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan memandirikan keluarga miskin.  Namun demikian tidak bisa bekerja sendirian maka kerjasama masih terus ditingkatkan.

“Kami tetap membantu tetapi pemerintah daerah bisa sharing dengan Yayasan Damandiri yaitu program Posdaya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan dia, dengan kerjasama antara pemerintah daerah khususnya Jepara, Perguruan Tinggi Nahadlatul Ulama sehingga  96.000 keluarga miskin dapat segera diatasi.  Di Jepara telah terbentuk sebanyak  49 Posdaya dan merupakan modal awal berkembangnya Posdaya di Jepara.

Sementara itu Bupati Jepara KH Ahmad Marzuqi, SE mengatakan, upaya menekan angka kemiskinan tanpa dibarengi dengan kerja keras dan kreja cerdas akan sulit dicapai. Penurunan angka kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi tugas bersama-sama.

“Oleh karena itu kami menyambut baik atas ditandatanginya kerjasama tersebut,” kata Bupati Jepara.